Bandung, Cakrawalainfo.net – Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten Bandung Barat, Syamsul Maarief, angkat bicara terkait polemik internal yang terjadi di tubuh Kadin Jawa Barat.
Ia menegaskan bahwa dirinya merupakan Ketua Kadin Bandung Barat yang sah dan definitif, terpilih melalui Musyawarah Kabupaten (Mukab) tahun 2024, serta telah dilantik dan menerima SK resmi pada 30 April 2024 saat kepemimpinan H. Cucu Sutara sebagai Ketua Kadin Jawa Barat.
Menurut Syamsul, kegaduhan bermula dari aksi Agung Suryamal yang mengklaim diri sebagai caretaker Kadin Jawa Barat dan kemudian menggelar Mukab tandingan serta melantik ketua baru tanpa dasar organisasi yang sah.
“Tiba-tiba ada Mukab lagi dan pelantikan oleh Agung Suryamal, padahal saya sudah dilantik dan menjalankan program kerja sesuai mandat organisasi,” tegas Syamsul pada Selasa (8/7).
Ia menilai tindakan Agung merupakan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) dan Peraturan Organisasi Kadin. Bahkan, menurutnya, tindakan tersebut tergolong inkonstitusional dan telah memicu kekisruhan di tubuh Kadin, termasuk di wilayah Kabupaten Bandung Barat.
“Dampaknya luar biasa. Ini bukan soal dualisme, tapi sudah menjadi bentuk kegaduhan yang mengganggu kinerja kami dan menghambat sinergi dengan pemerintah daerah serta para pemangku kepentingan,” ujarnya.
Syamsul menambahkan, Presiden RI Prabowo Subianto dalam Munas Konsolidasi sebelumnya telah memberi amanat agar tidak lagi terjadi kegaduhan di daerah pasca-Munas. Namun, menurutnya, Agung justru memperluas konflik tersebut ke sejumlah kabupaten dan kota lainnya di Jawa Barat.
“Kami meminta Ketua Umum Kadin Indonesia, Bapak Anindya Bakrie, untuk segera memecat Saudara Agung Suryamal. Ini penting agar organisasi kembali stabil dan kami bisa fokus mendukung pembangunan daerah,” tegasnya.
Menanggapi tudingan adanya pelanggaran organisasi selama masa kepemimpinannya, Syamsul membantah keras.
Ia menegaskan bahwa Kadin Bandung Barat tetap aktif menjalankan program kerja dan menjalin kolaborasi dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
“Ini murni kepentingan pribadi Agung. Bahkan saya menduga, ini merupakan bentuk dari power syndrome,” tutup Syamsul.(HR)
