Bandung, Cakrawalainfo.net – Isu mengenai penyelenggaraan Musyawarah Provinsi (Muprov) Kadin Jawa Barat pada 3 Maret 2025 kembali menjadi sorotan Ketua Kadin Kabupaten Bandung Barat (KBB), Syamsul Ma’arif.
Menurut Syamsul, kisruh yang terjadi di Kadin Jawa Barat disebabkan oleh tidak adanya itikad baik dari Ketua Umum Kadin Indonesia untuk benar-benar menyatukan dan mengonsolidasikan Kadin Jawa Barat serta Kadin kabupaten/kota di wilayah Jawa Barat.
” Hal ini terlihat dari belum dicabutnya SK caretaker Kadin Jawa Barat, yang seharusnya dicabut setelah adanya Musyawarah Nasional (Munas) Kadin Indonesia, mengingat hasil Munaslub yang seharusnya sudah dilaksanakan,” terang Syamsul pada Minggu (2/3).
Kata Syamsul, Caretaker tersebut merupakan hasil turunan dari Munaslub, namun hingga kini belum ada kejelasan mengenai pencabutan SK tersebut. Kondisi ini menimbulkan kesan bahwa caretaker tetap merasa legal dan sah dalam menjalankan apa yang menjadi keinginannya.
” Sikap ini tampak jelas dalam ambisi untuk melaksanakan Muprov Kadin Jawa Barat yang terkesan dipaksakan demi kepentingan pribadi. Padahal, Muprov Kadin Jawa Barat telah dilaksanakan pada 15 Oktober 2024, dimana Almer Faiq Rusydi terpilih sebagai Ketua Umum secara aklamasi,” jelasnya.
Dalam hal ini, sudah jelas Almer mendapat dukungan penuh dari semua ketua Kadin kabupaten/kota se-Jawa Barat, yang dibuktikan dengan tanda tangan pakta integritas para voter dan ketua kabupaten/kota yang menjadi saksi sah atas terpilihnya Almer.
Saat ini, Kadin Jawa Barat yang dipimpin oleh Ketua Umum Almer telah dengan tegas menyatakan dukungan terhadap kepemimpinan Anindya Novyan Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin Indonesia.
” Namun, sayangnya, terkesan ada pembiaran terhadap perpecahan yang terjadi di Kadin Jawa Barat, dan hingga kini belum ada itikad baik dari Kadin Indonesia untuk menyatukan kembali Kadin Jawa Barat,” pungkasnya.(***)
